Jakarta, 2 Juni 2024 — Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia kembali naik per 1 Juni 2024, memicu gelombang protes di berbagai kota besar di seluruh negeri. Pemerintah mengumumkan kenaikan harga ini sebagai bagian dari upaya untuk menyeimbangkan anggaran negara dan mengurangi subsidi energi yang telah lama membebani keuangan publik. Namun, keputusan ini menuai reaksi keras dari masyarakat, terutama dari kalangan buruh, pengemudi ojek online, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang paling merasakan dampaknya.
Kenaikan harga BBM jenis Premium dan Pertalite masing-masing sebesar Rp 1.500 per liter dan Rp 2.000 per liter langsung berdampak pada lonjakan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Hal ini memicu aksi protes dan demonstrasi di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Di ibu kota, ribuan demonstran berkumpul di depan Istana Merdeka, menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga dan mencari solusi alternatif yang lebih berpihak pada rakyat.
“Saya sangat kecewa dengan keputusan pemerintah ini. Kenaikan harga BBM sangat memberatkan kami yang berpenghasilan pas-pasan. Biaya hidup semakin tinggi, tapi pendapatan tidak meningkat,” ujar Rina, seorang pengemudi ojek online yang turut serta dalam demonstrasi di Jakarta.
Menanggapi protes tersebut, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyatakan bahwa kebijakan ini sulit tetapi perlu diambil untuk keberlanjutan ekonomi negara. “Kami memahami bahwa kenaikan harga BBM ini menimbulkan beban bagi masyarakat, namun langkah ini sangat diperlukan untuk mengurangi defisit anggaran dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh Indonesia,” tegas Presiden.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan kebijakan ini. Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai bahwa kenaikan harga BBM tanpa diimbangi dengan program kompensasi yang memadai akan semakin memperlebar kesenjangan ekonomi. “Pemerintah harus memastikan adanya bantuan langsung tunai atau subsidi bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak kenaikan harga ini,” kata Faisal.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM. “Kami telah meningkatkan anggaran untuk bantuan sosial, termasuk program keluarga harapan dan bantuan langsung tunai, untuk membantu masyarakat yang paling terdampak,” jelas Sri Mulyani.
Gelombang protes yang terjadi juga mendapat perhatian dari dunia internasional. Beberapa media asing melaporkan situasi ini sebagai cerminan dari tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam mengelola kebijakan energi di tengah fluktuasi harga minyak global dan tekanan ekonomi domestik.
Situasi di lapangan masih dinamis, dan belum diketahui apakah pemerintah akan mempertimbangkan untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Sementara itu, masyarakat Indonesia berharap agar ada solusi terbaik yang dapat meringankan beban mereka tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.