AMPERA – Pertemuan bertukar informasi dan pengalaman saat diskusi DPRD Sumsel dan Jabar tingkatkan reses dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Kota Bandung pada Kamis (18/4/24).
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reses di kedua provinsi, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Iman Tohidin, Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan DPRD Jawa Barat, menjelaskan bahwa reses merupakan kegiatan penting bagi anggota DPRD untuk menjalin komunikasi dengan konstituen dan menyerap aspirasi mereka. “Kegiatan ini dilakukan 3 kali dalam setahun, namun untuk tahun ini hanya 2 kali,” jelas Iman Tohidin.
Kedua pihak membahas dua jenis reses: reses konvensional dan reses partisipatif. Reses konvensional dilakukan dengan mengunjungi individu-individu, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Sedangkan reses partisipatif melibatkan kelompok masyarakat dari berbagai kalangan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan mereka.
Iman Tohidin menekankan bahwa anggota dewan harus memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses. “Dan tentunya anggota dewan harus memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut,” tegas dia.
DPRD Jawa Barat sendiri menerapkan reses partisipatif, dengan ketentuan 175 peserta per titik. “Untuk DPRD Jawa Barat sendiri, reses yang diterapkan merupakan reses partisipatif, dan hal itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, seperti peserta yang dihadirkan atau diundang dalam reses partisipatif harus 175 orang di satu titik,” kata Iman Tohidin.
Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Jawa Barat, Iman Maulana, menambahkan bahwa kegiatan reses di Jawa Barat melibatkan pendamping dan dipandu oleh Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Jawa Barat.
“Kegiatan reses di DPRD Jawa Barat melibatkan pendamping. Sekretariat DPRD Jawa Barat juga memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,” kata Iman Maulana.
Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan reses di kedua provinsi, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulilah, tadi kita berdiskusi, berbagi informasi soal kegiatan reses baik di DPRD Jawa Barat maupun di DPRD Provinsi Sumatera Selatan,” kata Iman Tohidin.
Menemukan Format Tepat untuk Menampung Kebutuhan Masyarakat
Pertemuan diskusi DPRD Sumsel dan Jabar tingkatkan reses menjadi forum untuk membahas format reses yang tepat untuk menampung kebutuhan masyarakat yang beragam.
Reses konvensional, dengan pendekatan individu, memungkinkan anggota DPRD untuk menjalin hubungan yang lebih personal dengan konstituen mereka.
Di sisi lain, reses partisipatif, dengan melibatkan kelompok masyarakat, membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang berbagai isu yang dihadapi masyarakat.
Kedua format reses memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi DPRD untuk memilih format yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan konstituen mereka.
Sinergi Melalui Pertukaran Pengalaman dan Pengetahuan
Pertemuan antara DPRD Sumatera Selatan dan Jawa Barat ini merupakan contoh yang baik dari sinergi antar-lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan saling bertukar informasi dan pengalaman, kedua pihak dapat belajar dari satu sama lain dan menerapkan praktik terbaik dalam pelaksanaan reses.
Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas representasi aspirasi rakyat di kedua provinsi. DPRD Sumatera Selatan dan Jawa Barat menunjukkan komitmen mereka untuk terus meningkatkan kualitas reses, sehingga dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka.
Pertemuan antara DPRD Sumatera Selatan dan Jawa Barat merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas kegiatan reses.
Dengan saling bertukar informasi dan pengalaman, diskusi DPRD Sumsel dan Jabar tingkatkan reses yang tepat untuk menampung kebutuhan masyarakat yang beragam. Sinergi antar-lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas representasi aspirasi rakyat di kedua provinsi.